Cikal bakal Institut Pertanian Bogor (IPB) tidak dapat dipisahkan dari kemunculan pendidikan tinggi pertanian di negeri ini. Seperti diutarakan Soekarja Somadikarta dkk, pendidikan tinggi pertanian Indonesia telah muncul sebelum IPB berdiri. “Pendidikan tinggi ilmu pengetahuan pertanian di tanah air kita ini sudah dimulai jauh sebelum Institut Pertanian Bogor terbentuk pada tahun 1963,” sebut Soekarja Somadikarta dkk (2012: ix). Secara historis, IPB memang bukan menjadi yang pertama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian. IPB meneruskan tradisi yang telah dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda ketika Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian (Faculteit van Landbouwwetenschap), Fakultas Pertanian pertama di negeri kita, didirikan pada tahun 1940.

Pendidikan tinggi pertanian Indonesia yang berakar sejak masa kolonial tersebut terkait erat dengan terjadinya pertukaran gagasan di dalam Dewan Rakyat (Volksraad), sebuah parlemen yang dibuka tahun 1918. Munculnya aneka gagasan di Volksraad telah berhasil menjadi “desakan,” mengutip istilah Syafrida Manuwoto dan Soekarja Somadikarta (2017: 11), bagi pemerintah kolonial untuk mendirikan perguruan tinggi yang berfokus pada pertanian. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan. Pada masa kolonial, Volksraad hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk dapat menyuarakan kepentingan rakyat jajahan kepada para penguasa (Schmutzer 1977: 57). Secara lebih rinci, Amry Vandenbosch (1941: 111-12), ahli politik dari Universitas Kentucky, telah menguraikan karakteristik Volksraad seperti berikut:

“Dengan pengecualian untuk melakukan penetapan anggaran sementara negeri, yang mana konsultasi [dengan penguasa] diwajibkan, Volksraad telah diberikan wewenang sebagai penasihat. Gubernur Jenderal dapat secara bebas berkonsultasi dengan Volksraad mengenai setiap masalah yang dikehendakinya, sementara Kerajaan [Belanda] diberikan wewenang untuk mewajibkan konsultasi [bagi Volksraad] terkait setiap kebijakan yang dianggap perlu. Selebihnya, Volksraad diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, mengajukan petisi, mengajukan pertanyaan, dan melakukan penyelidikan tanpa kewenangan memaksa saksi.”

Namun demikian, isu politik-pemerintahan selalu menjadi dimensi pertukaran gagasan yang disorot dari Volksraad di dalam historiografi Indonesia. Salah satu peristiwa yang sering diingat dan menggambarkan hal tersebut adalah petisi seorang anggota Volksraad dari Persatoean Pegawai Bestuur Bumipoetera bernama Soetardjo untuk diadakannya otonomi Hindia dari Kerajaan Belanda (Abeyasekere 1973). Padahal, pendidikan juga menjadi isu lain yang acap didiskusikan di dalam Volksraad. Seperti dicatat Syafrida Manuwoto dan Soekarja Somadikarta (2017: 12), masalah pendidikan bahkan telah dibahas sejak awal parlemen ini didirikan di mana Abdoel Rivai, anggota Volksraad dari Insulinde, sebagai seorang yang paling vokal bersuara. Syafrida Manuwoto dan Soekarja Somadikarta lebih lanjut juga menjelaskan bahwa masalah pendidikan tinggi, khususnya bidang pertanian, sering didiskusikan di dalam Volksraad selama dasawarsa 1920-an hingga 1930-an. Sayangnya, hal tersebut tidak mendapat gayung bersambut. “Usul pendirian landbouw hoogeschool [sekolah tinggi pertanian] sering dibahas, tetapi selalu kandas dengan berbagai alasan, antara lain tidak cukupnya ‘bibit’ (tamatan HBS program lima tahun dan AMS-B) atau tidak tersedianya anggaran,” sebut keduanya (2017: 17).

Wacana pendidikan tinggi pertanian pertama kali mencuat di dalam sidang-sidang Volksraad tahun 1918. Dalam keterangan Syafrida Manuwoto dan Soekarja Somadikarta (2017: 16), seorang anggota Volksraad sekaligus Inspektur Pendidikan Menengah Hindia Belanda (Middelbaar Onderwijs) bernama Z. Stokvis menjadi yang begitu serius mengajukan pandangan terkait hal ini. Stokvis mendorong agar pemerintah kolonial dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi pertanian di Bogor yang kala itu masih bernama Buitenzorg. Alasan yang dipaparkan dirinya cukup kuat. Kota Bogor telah memiliki lembaga-lembaga penelitian terkait pertanian seperti Balai Besar Penyelidikan Pertanian (Algemeen Proefstation voor den Landbouw). Dengan begitu, kebutuhan akan tenaga pengajar tak akan menjadi masalah.

Diskusi paling intensif yang membahas isu pendidikan tinggi pertanian terjadi di dalam sidang-sidang Volksraad tahun 1926. Pada waktu ini, persoalan landbouw hoogeschool disinggung beriringan dengan rencana pendirian sekolah tinggi kedokteran (medische hoogeschool). Dua anggota Volksraad terdepan yang mengangkat topik ini adalah Dwidjosewojo dari Boedi Oetomo dan Soetadi dari Perserikatan Goeroe Bantoe (Manuwoto, Somadikarta 2017: 17-18). Dwidjosewojo menekankan bahwa pemerintah kolonial harus mengatur anggaran pendidikan agar baik landbouw hoogeschool maupun medische hoogeschool dapat dibuka pada tahun 1929. Sementara itu, Soetadi merespons pandangan pemerintah kolonial tentang tak cukupnya bibit calon mahasiswa dari tamatan sekolah menengah atas di Hindia. Ia menyanggah argumen pemerintah kolonial sebagai sesuatu yang tak berdasar sebab kala itu telah ada empat HBS (dengan berbagai cabangnya) dan tiga AMS, di mana dua AMS tambahan juga akan segera dibuka.

Gagasan Dwidjosewojo dan Soetadi di atas memeroleh tanggapan positif dari anggota-anggota Volksraad lain (Manuwoto, Somadikarta 2017: 17-18). Di dalam sidang-sidang yang sama, F. H. Zeydel, seorang anggota Volksraad dari Perkumpulan Indo-Eropa (Indo-Europeesch Verbond), selalu mendukung segala argumen yang dilayangkan Dwidjosewojo dan Soetadi. Berkelindan dengan Zeydel, seorang anggota Volksraad lain dari Partai Katolik Hindia (Indische Katholieke Partij) bernama A. B. ten Berge juga menunjukkan sikap serupa. Ten Berge terutama menyoroti perihal persoalan kekurangan calon mahasiswa. Mendukung poin Soetadi, ia mengutarakan bahwa pemerintah kolonial seharusnya menambah jumlah AMS jika memang terdapat masalah pasokan calon mahasiswa. Selayaknya Zeydel dan ten Berge, anggota Volksraad berkebangsaan Belanda lain dari Perkumpulan Ekonomi Politik (Politiek Economische Bond) bernama D. Talma juga mendorong urgensi pendirian landbouw hoogeschool di dalam sidang-sidang tahun 1926. Christiaan Penders (1968: 280-81), sejarawan dari Universitas Queensland, mencatat gagasan Talma seperti berikut:

“Talma, seorang representasi dari kepentingan perkebunan Barat, dengan keras mengkritik pemerintah atas kebijakan pendidikan yang tampaknya dirancang untuk meningkatkan produksi tenaga kerja yang hanya cocok bagi pekerjaan kantor. Sebaliknya, lebih banyak sekolah pertanian dan teknik yang justru dibutuhkan. . . . Perubahan radikal diperlukan, dan kebijakan pendidikan harus dirancang untuk memenuhi tuntutan ekonomi.”

Pemerintah kolonial sebenarnya memiliki alasan untuk tidak segera mendirikan perguruan tinggi pertanian di Hindia, meskipun terdapat desakan dari Volksraad. Seperti diutarakan Syafrida Manuwoto dan Soekarja Somadikarta (2017: 19), pemerintah kolonial memandang bahwa para tamatan sekolah menengah atas Hindia yang ingin melanjutkan studi dalam bidang pertanian dapat langsung mengenyam pendidikan ke Negeri Belanda. Sebab, Negeri Belanda telah memiliki lembaga pendidikan tinggi pertanian yaitu Landbouwhoogeschool di Wageningen. Sekolah tersebut adalah “perguruan tinggi pertanian yang terkenal, setidak-tidaknya di Benua Eropa, sebagai perguruan tinggi yang terbaik untuk bidang pengetahuan ilmu pertanian tropika,” jelas Syafrida Manuwoto dan Soekarja Somadikarta.

Namun demikian, angin segar bagi pendidikan tinggi pertanian di Hindia timbul pada awal dasawarsa 1940-an. Hal tersebut terjadi seiring dengan Negeri Belanda yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman sejak Mei 1940 sehingga akses ke metropol Hindia itu menjadi tak terjangkau. Dengan adanya masalah tersebut, pemerintah kolonial merasa perlu untuk mendirikan sekolah tinggi pertanian di Hindia. Seperti diterangkan oleh Soekarja Somadikarta dkk (2012: 5), perasaan urgensi pemerintah ini muncul akibat tertutupnya kesempatan tamatan sekolah menengah atas Hindia yang ingin melanjutkan studi pendidikan tinggi pertanian ke Wageningen, yaitu satu-satunya tempat untuk bersekolah di bidang ini.

Faculteit van Landbouwwetenschap akhirnya didirikan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1940 itu juga. Didirikan dalam momentum keadaan memaksa akibat adanya pendudukan militer di Negeri Belanda, lembaga pendidikan tinggi pertanian pertama di Indonesia ini sejatinya telah didorong oleh desakan Volksraad sejak waktu-waktu sebelumnya. Pada era kemerdekaan, fakultas tersebut mengalami transformasi seturut bergulirnya sejarah. Mula-mula ia menjadi bagian dari Universitas Darurat (Nood-Universiteit) tahun 1946. Nood-Universiteit kemudian berubah menjadi Universitas Indonesia (UI) yang pada tahun 1947 bernama Universiteit van Indonesië dan sejak 1949 bernama Universiteit Indonesia. Fakultas Pertanian yang menjadi bagian dari UI di Bogor ini kemudian bermuara menjadi IPB pada tahun 1963, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang terus eksis hingga hari ini.

Referensi

Abeyasekere, Susan. 1973. “The Soetardjo Petition.” Indonesia, No. 15, hlm. 80-108.

Manuwoto, Syafrida, Soekarja Somadikarta. 2017. Sejarah Kelahiran Institut Pertanian Bogor: Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu-ilmu Pertanian Tertua di Indonesia. Bogor: IPB Press.

Penders, Christiaan L. M. 1968. “Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942.” Disertasi PhD. Australian National University.

Schmutzer, Eduard J. M. 1977. Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia, 1920-1931. Leiden: E. J. Brill.

Somadikarta, Soekarja, Syafrida Manuwoto, Ernan Rustiadi, Syarifah Iis Aisyah. 2012. Sejarah Pendirian Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian di Bogor. Bogor: IPB Press.

Vandenbosch, Amry. 1941. The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics. Berkeley: University of California Press.

Rahman C. Adiatma, Staf edukator Museum dan Galeri IPB Future